Rawan Kejahatan, Partisipasi Warga Minim Jaga PJU

PortalMadura.Com, Bangkalan – Mtinya beberapa PJU (Penerangan Jalan Umum) di beberapa titik jalan, sehingga mengakibatkan rawanan kejahatan, dikeluhkan Dinas PU Bina Marga, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

“Partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga PJU juga masih kurang,” kata M. Taufan Zairiansyah, Kadis PU Bina Marga, Bangkalan Rabu (27/8/2014).

“Sudah sering melakukan upaya dengan terus-menerusa meng-inventarisir titik-titik PJU yang mati dan segera melakukan langkah-langkah antisipatif dengan segera menghidupkan kembali PJU yang mati. Namun ada saja tangan-tangan jahil yang mematikan panel PJU dengan sengaja. Entah untuk maksud apa?,” sesal Taufan.

Terkait tekad Bupati Momon untuk segera menghidupkan kembali PJU-PJU yang mati sepanjang jalan Telang-Bangkalan, Taufan menyambut baik.

“Kami siap melaksanakan perintah Bapak Bupati,” janjinya.

Namun ia berharap agar partisipasi masyarakat sekitar untuk ikut menjaga aset negara tersebut. Jadi, sinergitas antara Pemkab dan masyarakat Bangkalan bisa terjalin dan terjaga dengan baik.

“Toh kalau fasilitas ini terjaga dengan baik, maka rakyat juga yang menikmati hasilnya,” pungkasnya. (dit/htn)

Rawan Kejahatan, Partisipasi Warga Minim Jaga PJU

Medsos Pertanyakan Motif Ucapan Terima Kasih JK ke KPK

PortalMadura.Com Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, pernyataan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) beberapa lalu dalma acara jumpa pers setelah adanya  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pilpres 2014 masih ramai dibicarakan di media sosial.

Jajat menilai, pernyataan JK yang mengundang perhatian adalah ucapan terimaka kasihnya kepada KPK yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa pilpres 2014 http://www.youtube.com/watch?v=uyOSpzMZDGQ  dalam link youtube tersebut pada menit 2:2 JK menyebut terima kasih tidak hanya kepada MK tetapi KPK juga disebut. hal ini dikuatkan dengan rumor sebelumnya yang menyebutkan adanya tekanan kepada hakim MK terkait kasus korupsi mantan ketua MK Akil Mochtar beberapa waktu lalu.

Menurut Jajat, sengketa pemilihan presiden yang telah diputuskan MK memang tidak bisa di ganggu gugat. Namun, keraguan akan putusan yang telah dikeluarkan jika di dasari dengan adanya berbagai dugaan yang tidak baik maka sanksi paling berat yang diterima adalah sanksi moral.

Ucapan JK dalam acara tersebut mungkin saja keseleo lidah. Namun kepentingan mengingat kejadian tersebut disaat momen politik yang sedang memanas menjadikan tanda tanya besar ko bisa-bisanya KPK diberikan selamat dan penghargaan yang sebesar-besarnya dari wakil presiden terpilih 2014, padahal kita semua tahu KPK tidak terkait dalam sengketa pilpres 2014 yang lalu. Tutup Jajat.(rls/htn)

Medsos Pertanyakan Motif Ucapan Terima Kasih JK ke KPK

Ketua DPC Demokrat Pamekasan Rangkap Wakil Ketua DPRD

PortalMadura.Com, Pamekasan – Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Hermanto yang kini duduk sebagai anggota DPRD setempat sekaligus menjadi wakil ketua DPRD.

Partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ini di Pamekasan meraih kursi jabatan wakil ketua karena memperoleh suara terbanyak ketiga, setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dan di posisi wakil ketua juga dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Hermanto mengatakan, lima politisi yang lolos ke gedung dewan diusulkan ke DPP untuk dipilih menjadi wakil ketua. Namun sesuai instruksi dari pengurus pusat, jika ketua DPC lolos dan berhak duduk sebagai wakil ketua, maka ketua DPC otomatis sebagai wakil ketua dewan.

“Di Pamekasan karena ketua DPC Demokrat adalah saya, dan Demokrat punya kesempatan untuk menduduki wakil ketua, maka otomatis adalah saya,” katanya, Rabu (27/8/2014).

Menurut Herman, hal itu disamping dianggap sebuah penghargaan dari pengurus pusat, tetapi di sisi lain tetap sebuah amanat yang cukup berat sebagai wakil rakyat dan ketua partai.

“Tapi Insya Allah, dengan dukungan semua pihak, saya pribadi dan juga partai akan bisa menjalankan amanat dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Terkait dengan pembentukan fraksi Demokrat di DPRD Pamekasan, Hermanto juga menjelaskan, sudah terbentuk. Yaitu ketuanya Moh Ali, Wakil Ketua Ismail, dan sekretarisnya dipegang Robbi Fernandi. Dan dua anggota lainnya masing-masing Hermanto dan Nur Fatilah sebagai anggota.

“Kita sudah selesai membentuk fraksi dan tinggal pengesahan dari DPRD,” ujarnya.(reiza/nia)

Ketua DPC Demokrat Pamekasan Rangkap Wakil Ketua DPRD

Sepeda Ontel Dijadikan Kendaraan Dinas di Bangkalan

PortalMadura.Com, Bangkalan – Sebagai langkah antisipatif jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (ΒΒM) yang rencananya akan naik pada bulan November mendatang, Bupati Bangkalan, RK. M. Makmun Ibnu Fuad atau akrab disapa Momon akan meng-anggarkan dana untuk pengadaan sepeda ontel bagi karyawan Dinas di lingkungan Pemkab.

Langkah ini menurut Momon diambilnya, selain sebagai sebuah solusi terhadap mahalnya harga bensin dan solar, juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup karyawannya.

“Selain kendaraan ramah lingkungan karena bebas polusi, menggunakan sepeda ontel dari rumah ke kantor juga menyehatkan tubuh,” kata Bupati Momon, Rabu (27/8/2014).

“Didalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat,” terangnya.

Jika karyawan di lingkungannya sehat, maka Momon berharap ada peningkatan kualitas kerja.

“Untuk sementara ini, saya berharap agar pemakaian sepeda ontel ini dilakukan pada setiap hari Jum’at,” ujarnya.

Jadikan hari Jum’at sebagai hari bebas polusi di Kabupaten Bangkalan.(dit/nia)

Sepeda Ontel Dijadikan Kendaraan Dinas di Bangkalan

5 JCH Sumenep Pindah Lokasi Pemberangkatan

PortalMadura.Com, Sumenep – Sebanyak 5 jamaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengajukan pindah lokasi pemberangkatan.

Sementara, 4 JCH asal luar Sumenep pindah pemberangkatan haji ke Sumenep.

“Ada 5 JCH yang pindah dari Sumenep keluar daerah dan 4 JCH pindah dari luar daerah ke Sumenep,” terang Kasi Haji Kantor Kementrian Agama Sumenep, Abd. Azis, Rabu (27/8/2014).

Menurut Azis, dari 5 JCH Sumenep yang mengajukan pindah keluar daerah, 2 JCH diantaranya pindah ke Pamekasan, 3 JCH masing-masing ke Malang, Surabaya, dan Tuban.

“Sedangkan yang pindah ke Sumenep sebanyak 4 JCH. Dua JCH asal Gorontalo dan 2 asal Situbondo,” ungkapnya.

Mutasi tempat pemberangkatan haji itu atas permintaan JCH sendiri, dengan alasan Kedinasan atau alasan keluarga.

“Alasannya bermacam-macam, salah satunya alasan keluarga dan kedinasan,”urainya.

Lebih lanjut dia menegaskan, untuk JCH yang meminta pindah tempat pemberangkatan karena kedinasan, mayoritas bekerja sebagai PNS yang pindah dari daerah asal ke daerah lain, sehingga mereka harus menyesuaikannya.

“Tapi ada juga yang minta pindah karena alasan ingin berangkat bersama anggota keluarga di daerah lain,” terangnya.

Dia menegaskan, pihaknya tidak bisa menghalangi keinginan pindah tempat pemberangkatan haji yang diajukan JCH, dengan pertimbangan kenyamanan JCH sendiri.

“Sedangkan untuk pengambilan kelengkapan ibadah, para JCH tetap harus mengambil di tempat asal pendaftaran ibadah haji,” pungkasnya.(arif/nia)

5 JCH Sumenep Pindah Lokasi Pemberangkatan

Realisasi Tidak Jelas, BOP Dipertanyakan

PortalMadura.Com, Sumenep – Sejumlah tokoh masyarakat (Tomas) Dusun Talang Laok, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Sumenep, Madura, Jawa Timur mempertanyakan realisasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima oleh Madrasah Diniyah (Madin) Nurul Ummah sebesar Rp 10 juta.

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari APBN yang sudah cair awal Agustus 2014, hingga saat ini belum terealisasi, bahkan kepala sekolah maupun pelindung mengaku tidak tahu dana bantuan itu.

“Kami tidak tahu Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari kementerian agama (Kemenag) Sumenep, direalisasikan untuk apa, yang kami dengar MD Nurul Ummah dapat bantuan 10 juta rupiah. Selebihnya kami tidak tahu direalisasikan kemana,” kata Abu Rikso, tokoh masyarakat setempat.

Menurutnya, dana bantuan dari APBN yang dicairkan melalui Kemenag Sumenep sudah diterima awal Agustus 2014, tapi bantuan tersebut hingga saat ini belum direalisasikan. Hal itu terlihat dari gedung sekolah swasta itu yang sama sekali belum ada perubahan.

“Sama sekali belum ada perubahan, temboknya masih tetap tidak ada pengecatan atau hal lainnya juga tidak ada yang berubah,” timpal Moh. Suli, tokoh masyarakat setempat.

Seharusnya lanjut Suli, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima lembaga MD langsung direalisasikan. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau prasangka yang kurang baik dikalangan masyarakat.

Bahkan masyarakat yang terlanjur tahu ada bantuan turun untuk MD Nurul Ummah, menduga dana tersebut ditilep oleh pengelola lembaga. Sehingga bantuan sebesar Rp 10 juta tidak kunjung terealisasi.

Suyyidi, pelindung MD Nurul Ummah yang sekaligus Kepala Dusun Talang Laok, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Sumenep, juga mengaku tidak tahu soal Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) itu. Sebab, selama ini masih belum ada musyawarah  diinternal kepengurusan lembaga Nurul Umah, terkait dana bantuan tersebut.

“Benar mas, kami tidak tahu jika lembaga kami dapat bantuan dari pemerintah, jika kami memang tahu tidak mungkin ditutup-tutupi,” katanya.

Hal senada juga dilontarkan Suhri, Kepala Sekolah MD Nurul Ummah, pihaknya juga mengaku tidak mengetahui soal Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari pemereintah. Ada kemungkinan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diterima oleh kepala sekolah sebelumnya, sehingga pengurus lembaga ini tidak ada yang tahu.

“Saya juga tidak tahu soal program itu. Karena saya tidak pernah menerimanya, makanya supaya lebih jelas, silahkan tanya langsung kepada kepala yang lama. Soalnya saya baru menjabat sejak tahun ajaran baru kemarin,” terangnya

Sementara Kepala Seksi Kopontren Kemenag Sumenap, Mustamik masih belum bisa dikofirmasi, karena yang bersangkutan sedang rapat di Surabaya. ”Ke Surabaya mas, masih belum datang,” kata salah satu stafnya.(dein/htn)

Realisasi Tidak Jelas, BOP Dipertanyakan

Dua Terdakwa Kasus Korupsi TPA Divonis 4 Tahun Penjara

PortalMadura.Com, Pamekasan – Sidang kasus tindak pidana korupsi mark-up anggaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dengan agenda putusan, telah selesai digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Surabaya, Selasa (26/8/2014) malam sekitar jam 22.30 Wib.

Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Samiaji Zakariya mengatakan, sidangnya digelar malam hari karena prosesnya antri dengan kasus-kasus korupsi lain di wilayah Jawa Timur. Sebab, semua kasus korupsi di Jatim sidangnya di satukan di PN Tipikor Surabaya.

“Sidang dengan agenda putusan kasus korupsi TPA dengan dua terdakwa di Pamekasan sudah selesai.” kata Samiaji melalui saluran telpon selulernya.

Samiaji menjelaskan, terdakwa Mohriyadi divonis 4 tahun penjara subsider 3 bulan dengan uang pengganti Rp 436 juta, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Sarwo Edy divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan.

“Kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.

Untuk kedua tersangka lainnya yang berinisial A dan R, menurut Samiaji, masih dalam tahap persidangan juga. Kedua tersangka baru ini dari unsur notaris dan pihak kecamatan. Keduanya diduga kuat juga terlibat korupsi dalam proses pengadaan lahan yang merugikan negara sebesar Rp 437 juta itu.

“Untuk kedua tersangka lainnya yang ditetapkan kemudian, kini juga masih dalam tahap persidangan, dan sudah jalan prosesnya, tunggu saja,” paparnya.

Seperti diinformasikan, dugaan kasus korupsi TPA itu terjadi pada proses pembebasan lahan yang terjadi 2011 lalu. Dalam pembelian tanah TPA ini senilai Rp 3 miliar diduga dimark up, baik luas tanah dan harganya. Dan sampai sekarang, pembangunan TPA yang sudah tuntas sekitar 75 persen terbengkalai belum difungsikan. (reiza/htn)

Dua Terdakwa Kasus Korupsi TPA Divonis 4 Tahun Penjara